REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan pihaknya tidak akan menyebutkan nama-nama calon menteri Jokowi-JK yang mendapat tanda merah dan kuning. Ia mengatakan tugas KPK hanya membantu presiden dalam menseleksi menteri-menterinya.

"Sekali lagi saya katakan posisi KPK tidak ingin menjelaskan siapa nama-nama itu. Kalau Pak Jokowi ingin menjelaskan selaku presiden silahkan," katanya kepada Republika, Rabu (22/10).

Samad melanjutkan, pihaknya pun tidak bisa melarang jika ada nama yang sudah diberi tanda merah dan kuning namun tetap diangkat menjadi menteri oleh Jokowi. "Ya kita lihat perkembangannya, tapi kita menghargai hak prerogatif presiden," ujarnya.

Ia pun enggan mengatakan apakah nama-nama tersebut diberi tanda karena akan segera menjadi tersangka. Samad pun meminta, media tidak berandai-andai terkait nama-nama menteri yang diberikan tanda merah oleh KPK. Karena, tanda merah itu masih terus dikembang untuk dilakukan langkah-langkah yang progresif.

"‎Oleh karena itu kita tidak usah dulu berandai-andai. Kita lihat perkembangannya lebih lanjut agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa kedepan kan gitu," jelasnya.

Samad menambahkan, sebaiknya semua pihak bersabar untuk menunggu pengumuman dari Jokowi. Terkait nama-nama yang beredar di media massa, ia mengatakan hal itu banyak yang salah.

"Jadi gini, sabar-sabar-sabar. Tau sabar nggak?? Nama-nama yang beredar bukan dari KPK hanya media yang berspekulasi dan terus terang aja nama-nama itu banyak yang salah,"‎ tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika