REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai tidak mudah bagi Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinetnya. Untuk itu tidak heran jika pengumuman nama-nama menteri terhambat.
"Kenyataannya hingga hari ini belum ada kepastian apakah akan diumumkan atau tidak," kata Ray melalui pernyataan kepada wartawan, Rabu (22/10).
Menurutnya tentu tidak mudah bagi Jokowi memastikan seseorang akan duduk di posisi yang tepat. Selain itu, Jokowi juga dinilai menemui kesulitan dalam memilih nama-nama yang bersumber dari berbagai pihak.
Ray mengatakan setidaknya ada enam sumber yang mesti diperhatikan Jokowi dalam memilih kabinet. Pertama Tim transisi yang sejak awal memosisikan dirinya sebagai tim pemasok info kepada Jokowi. Kedua, PDIP khususnya pertimbangan dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP.
Ketiga, dari partai-partai koalisi Indonesia Hebat yang tentu saja akan mendorong kader-kader terbaik mereka. Keempat, masukan dari masyarakt umum. Kelima, faktor Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presiden juga harus diperhatikan. Keenam, institusi seperti KPK dan PPATK khususnya terkait dengan data-data kekayaan calon menteri.
"Enam sumber ini belum disertai dengan keinginan dan pertimbangan dirinya sendiri. Jadi dapat disebut ada tujuh sumber," imbuhnya.
Dari tujuh sumber tersebut tentu banyak nama-nama yang disodorkan. Khususnya pada posisi kementerian strategis, seperti kementerian yang berkaitan dengan ekonomi dan berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurutnya di situ sarat akan berbagai kepentingan. Parpol-parpol, kelompok-kelompok kepentingan, atau bahkan individu-individu saling lipat-melipat.
"Itulah kenapa dalam dua hari ini pengumuman susunan kabinet seperti mandeg khususnya yang terkait dengan posisi-posisi strategis," ujarnya.
Ray menegaskan pokok persoalannya bukan cepat atau lambat menteri diumumkan. Sebab meski Jokowi segera mengumumkan menterinya, belum tentu menunjukan kematangan. Sebaliknya lambat belum tentu menunjukan kegamangan.
"Seperti pepatah lama, biar lambat asal selamat. Tetapi tentu lambat yang memastikan, bukan lambat yang gamang," ucapnya.
Di sisi lain, menurutnya masyarakat tentu tidak peduli nama-nama yang akan masuk. Selama memenuhi lima syarat, yakni bukan mafia, bukan agen neoliberal, bukan koruptor, bukan pelanggar HAM, dan bukan agen masa lalu pada zaman Orde Baru.
Saat ini merupakan momen menciptakan negeri yang bebas dari mafia, agen dari kepentingan korporasi dan negara asing, para koruptor, pelanggar HAM dan keinginan untuk kembali menarik era ke zaman orba.
"Tentu dimulai dari susunan kabinet. Ini saatnya Jokowi membalas dukungan rakyat kepadanya," katanya.
Binti Sholikah
Ikuti Whatsapp Channel Republika