REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang prorakyat. Selama ini, pemerintahan SBY dinilai sangat propasar dan merugikan rakyat.

Hal ini akan sangat terasa saat Indonesia membuka pasar dalam pasar bebas ASEAN. "Kita tidak bisa bersaing karena tidak punya produk," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Indra Perwira, Rabu (22/10).

Ketika pasar bebas dibuka, Indonesia hanya akan menjadi pasar, bukan sebagai produsen. Sehingga, daya saing produk-produk Indonesia lemah.

Indra mengatakan, pemerintah perlu memperketat regulasi, tidak hanya berpihak pada pasar. "Impor oke, tapi dibatasi," kata dia.

Regulasi ini harus berpihak kepada rakyat. Agar, produk-produk nasional dapat bersaing dengan produk dari negara lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika