REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla baru saja dilantik untuk periode 2014-2019. Saat ini, masyarakat tengah menunggu pengumuman kabinet menteri yang akan bekerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

Pakar politik Universitas Padjadjaran Unpad Muradi mengatakan, ada tiga skenario bentuk kabinet Jokowi-JK. "Rekrutmen menteri merupakan hak prerogatif presiden," ujar Muradi seminar 'Unpad Merespons: Analisa dan Harapan terhadap Kabinet Jokowi-JK', Rabu (22/10).

Skenario pertama, menteri kabinet Jokowi-JK adalah yang sesuai dengan nawa cita dan harapan rakyat. Menteri kabinet ini berorientasi Trisakti dan hanya mengakomodasi partai dan elit politik untuk jabatan nonstrategis. Sementara, jabatan strategis tetap dikontrol presiden.

Skenario kedua, hanya 60 persen menteri di kabinet sesuai dengan nawa cita yang menjadi visi dan misi Jokowi-JK. "Sisanya 40 persen atau 14 kementerian diserahkan untuk mengakomodasi partai politik," kata Muradi.

Skenario ketiga, hanya sedikit kementerian yang diisi oleh profesional yang sesuai dengan harapan rakyat. Jabatan strategis seperti Menko Perekonomian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikuasai oleh kader partai politik.

Dari tiga skenario tersebut, skenario kedua yang paling mendekati susunan kabinet Jokowi-JK. Presiden masih memegang kontrol atas kementerian strategis. "Publik harus mengawasi dan mendukung," kata Muradi.

Muradi mengatakan, akan menarik jika parpol memiliki kualifikasi calon menteri sesuai dengan bidangnya. Sehingga, meskipun calon menteri tersebut merupakan kader partai, ia menguasai tugas-tugasnya.

"Profesional itu diartikan memiliki keahlian, tapi dia juga bergabung ke partai. Itu bisa saja dimunculkan," kata Muradi.

info seputar sepak bola silakan klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika