REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat Politik Senior LIPI, Syamsudin Haris (57), mengkhawatirkan adanya implikasi negatif terhadap pasar modal jika pengumuman susunan kabinet Presiden Joko Widodo ditunda. Sebaliknya, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyatakan kehati-hatian diperlukan dalam memilih kandidat, meskipun memakan waktu.

"Mungkin pasar modal akan terpengaruh selama beberapa hari, tapi tidak masalah daripada harus menyesal selama 5 tahun," ujar Ade Irawan menanggapi pernyataan Syamsudin Haris, Selasa (21/10).

Menurut Ade, kesempatan selama 14 hari yang dimiliki presiden terpilih sebelum mengumumkan susunan kabinetnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Selama 14 hari iru, presiden dapat melakukan kajian mendalam terkait rekam jejak tiap kandidat. Ini dilakukan agar tiap posisi menteri nantinya ditempati oleh yang ahli di bidangnya.

"Jika diisi oleh orang yang tidak kompatibel dan berkomitmen, dapat berakibat pada kekecewaan rakyat dan hilangnya dukungan publik," jelas Ade.

Menurut Ade, Dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menilai rekam jejak tiap kandidat merupakan langkah yang cukup baik. Akan tetapi perlu dilibatkan pula Komnas HAM, Ditjen Pajak, dan institusi lainnya. "Jangan tanggung-tanggung," terang Ade.

Ikuti Whatsapp Channel Republika