REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Presiden Jokowi disarankan tidak terburu-buru mengumumkan kabinet dalam masa pemerintahannya  karena ia harus mendengarkan suara rakyat terlebih dulu.

“Kalau menteri bermasalah harus ganti, Jokowi tidak akan mengambil risiko, kalaupun mengambil risiko memaksakan mengambil stok yang ada tetapi tidak direkomendasikan KPK, itu tidak sesuai dengan suara rakyat,” ujar sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito, Selasa (21/10).

Jokowi, menurutnya, tak perlu terjebak pada konstelasi politik yang ada saat ini. Lantaran perlu adanya pertimbangan matang tentang siapa-siapa saja yang akan bersama Jokowi lima tahun mendatang.

Jokowi masih mempunyai waktu 14 hari untuk mengumumkan nama menterinya. Arie menyatakan bahwa meski rakyat tak begitu berpengaruh atas nama-nama menteri, namun mereka berharap pemerintahan mampu berjalan baik, dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. 

“Yang buru-buru itu yang jadi kandidat,” ujar Arie.

Jokowi mengatakan bahwa ia juga ingin segera mengumumkan nama-nama yang akan duduk di kabinetnya, namun ia tidak bisa memastikan kapan nama tersebut bisa diumumkan, ia perlu berkordinasi dengan tim transisi serta menunggu verifikasi dari KPK dan PPATK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika