REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menjelang pengumuman susunan kabinet dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia Corruption Watch (ICW) menghimbau agar Jokowi tidak terburu-buru untuk mengumumkan susunan kabinetnya. Ini terkait sejumlah nama calon menteri yang disinyalir bermasalah atau berpotensi masalah.

"Dari statement KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), masih ada yang bermasalah atau berpotensi masalah," terang Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan, Selasa (21/10), terkait alasan mengapa ICW ingin Jokowi menunda pengumuman susunan kabinet. Karena hal inilah, ICW menghimbau agar Jokowi dapat konsisten dan tidak memilih orang yang bermasalah atau berpotensi bermasalah terkait korupsi.

Untuk bisa merealisasikannya, Jokowi perlu melibatkan banyak pihak untuk menilai integritas dan komitmen masing-masing calon. "Selain KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Pajak pun mesti dimintai masukan terkait Surat Pemberitahuan (SPT)," jelas Ade.

Akan tetapi, terkait nama atau jumlah calon yang terindikasi bermasalah dan berpotensi masalah, ICW belum bersedia untuk mengkonfirmasi. "Teman-teman media yang lebih tahu kalau soal nama," ujar Ade.

Ikuti Whatsapp Channel Republika