REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP, Syaifullah Tamliha mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). PPP siap menyerahkan kadernya menjadi menteri apabila diminta Jokowi-JK.

"Itu (menteri) hak prerogatif presiden. Kalau diminta pasti kita tidak tolak," kata Tamliha kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (20/10).

Tamliha mengklaim Ketua Majelis Syariah PPP, Maimun Zubair (Mbah Moen) juga setuju apabila kader PPP berada di pemerintahan Jokowi-JK. Namun dia menolak menyebut siapa kader PPP yang disiapkan menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.

"Itu masih rahasia," ucapnya

Terkait dualisme kepemimpinan di internal PPP antara Suryadarma Ali dan Rommahurmuziy, Tamliha mengatakan penyelesaiannya ada di tangan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) kabinet Jokowi-JK.

Sebab menurutnya menkumham merupakan pihak yang paling berwenang dalam memutuskan sah tidaknya kepemimpinan partai politik.

"Itu terserah pemerintah. Yang berwenang untuk sah atau tidaknya kepengurusan itu Menkumham," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika