REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP), Tantowi Yahya mengatakan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan berpotensi dilakukan lewat mekanisme voting. Kubu KMP dan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan membentuk paket calon pimpinan masing-masing.
"Kemungkinan akan ada dua paket. Sepertinya tidak terhindarkan mekanisme voting," kata Tantowi saat dihubungi Republika, Ahad (19/10).
Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar ini mengatakan KMP masih ingin membentuk paket sendiri dalam pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Belum ada perubahan sikap dari KMP meskipun Joko Widodo telah menemui dua elite presidium KMP yakni Aburizal Bakrie (Ical) dan Prabowo Subianto. "Belum ada (perubahan sikap KMP)," ujar Tantowi.
Mekanisme pembentukan paket telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR. Tantowi mengatakan tidak ada pihak yang dirugikan dalam mekanisme tersebut.
Pasalnya, baik KMP maupun KIH sama-sama berhak membentuk paket untuk dipilih langsung oleh anggota DPR. "Karena mekanisme paket itu kan demokratis," ujarnya.
Fraksi Golkar sebenarnya sudah menentukan posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang ingin mereka raih. Hal ini juga sudah dibicarakan dengan fraksi-fraksi di KMP. Namun Tantowi urung mengungkap dengan alasan masih ada kemungkinan perubahan. "Tidak bisa kami umumkan takut ada perubahan," katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin mengatakan pihaknya masih terus berkomunikasi dengan KMP soal posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan. "Jatah di komisi kami terus komunikasi," ujar Ade.
Ade masih menunggu arsitektur kabinet dan nomenklatur kementerian yang akan dibentuk Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurutnya dua hal tersebut dibutuhkan sebagai pertimbangan menentukan posisi di masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan. "Supaya antara pembentukan komisi dan mitra di parlemen ada kesinambungan," kata Ade.
Fraksi Golkar senang dengan komunikasi politik yang dilakukan Jokowi kepada Ical dan Prabowo. Menurut Ade komunikasi Jokowi bisa menjadi kunci penyelesaian masalah politik antara KMP dan KIH. "Komunikasi politik adalah kunci keberhasilan dalam agenda politik," ujarnya.
Meski begitu, Ade menegaskan Fraksi Golkar tetap konsisten menjadi bagian dari KMP di parlemen. Ade menyatakan membangun bangsa dan negara tidak mesti berada di dalam kabinet pemerintah. "Kami mau membangun negeri ini melalui parlemen. Tidak harus masuk di kabinet," ujar Ade.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar, Mahyudin mengatakan partainya menutup peluang kerjasama dengan KIH dalam paket calon pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Golkar akan membentuk paket sendiri dengan KMP. "Saya kira peluang itu (kerjasama paket) tidak ada," kata Mahyudin.
Meski belum menjadi kesepakatan final di KMP, Mahyudin mengatakan partainya mengincar tiga posisi ketua komisi di DPR. Posisi yang diinginkan Golkar ialah Ketua Komisi III, Ketua Komisi II, dan Ketua Komisi XI. "Belum final diputuskan tapi kami ingin komisi III, II, XI," ujarnya.
Mahyudin menyarankan fraksi-fraksi KIH meningkatkan lobi mereka dengan seluruh anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Dengan begitu fraksi di KIH juga memiliki peluang memenangkan voting dalam sistem paket. "Paket-paket itu sudah dibicarakan dan mengkristal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika