REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar mewajibkan seluruh kadernya hadir di acara pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadi presiden dan wakil presiden. Fraksi Golkar siap memberi sanksi kepada kader yang tidak hadir tanpa alasan kuat.

"Bagi anggota yang tidak hadir kami akan memberi sanksi," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (17/10).

Ade tidak merinci sanksi macam apa yang akan diberikan fraksi. Namun dia mencontohkan kader yang telah diproyeksikan menduduki posisi strategis di komisi maupun alat kelengkapan bisa diganti apabila tidak hadir dalam pelantikan.

"Yang tidak hadir menyangkut alat kelengkapan kita tinjau kembali. Bila dapat (komisi) yang bagus nanti bisa dapat yang tidak bagus," ujarnya.

Selain mewanti-wanti soal kehadiran, Ade juga mengingatkan anggotanya untuk hadir tepat waktu di acara pelantikan. Kehadiran seluruh anggota Fraksi Golkar sangat penting untuk membangun kerja sama antara legislatif dan eksekutif.

Ade mengatakan Golkar telah memiliki konsep (blue print) pembangunan 2015-2045 untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK. "Kerja sama legislatif dan eksekutif sangat penting," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyampaikan komitmen Golkar menghadiri pelantikan Jokowi-JK menjadi bantahan atas berbagai isu miring tentang pemboikotan dan penjegalan. "Jadi jelas posisi Partai Golkar. Tidak ada soal pemboikotan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika