REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyinggung masalah seleksi menteri yang tengah dilakukan oleh Jokowi. Ia menilai sikap Jokowi kurang komunikatif soal rekruitmen menteri kabinet.

Menurut pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, hal itu terjadi karena sejak awal Jokowi tidak terbuka tentang koalisi tanpa syarat. Akibatnya Jokowi merasa berhak tidak melibatkan partai pengusungnya dalam menentukan menteri. Padahal sikap semacam itu bisa menjadi benih perpecahan di Koalisi Indonesia Hebat.

"Sebelah sana mohon maaf belum tertib. Saya lihat ada distorsi. Pak Jokowi dianggap simbol rakyat. Tapi partainya hilang. Wah itu bahaya," katanya.

Berbeda dengan KIH, Fahri mengatakan elite Koalisi Merah Putih selalu terbuka dalam membahas persoalan-persoalan politik. Para elite KMP misalnya bisa saling berdebat soal nasib PPP dan posisi pimpinan di parlemen. Perdebatan itu menurutnya menunjukan elite-elite di KMP berada dalam posisi setara.

"Kami berdebat keras betul, tegang, tapi kami lalui dengan baik. Semua punya hak bicara. Yang pahit-pahit bicarakan di depan. Kami ingin KIH juga begitu biar enak," ujarnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika