REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempersiapkan lokasi binaan (lokbin) bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Monas. Agar dapat segera rampung, kawasan seluas 82 hektar tersebut harus steril dari segala bentuk kegiatan berdagang.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) mengatakan selama ini, pembangunan fisik lokbin kerap tertunda akibat para PKL yang tidak mau ditertibkan. Padahal, lokbin rencananya dapat mulai optimal pada November nanti.

"Sejauh ini pembangunan fisik lokbin sudah 75 persen. Agar pembangunannya bisa cepat rampung, PKL Monas harus istirahat dulu sementara waktu," ujar kepala Dinas KUMKMP Joko Kundaryo, Rabu (15/10).

Ia juga menjelaskan sebanyak 339 PKL Monas kini tengah diberi pelatihan mengenai tata cara memasarkan produk atau jualan. Selain itu, di akhir pelatihan para PKL akan mempraktekan secara langsung berjualan di lokbin yang diberi nama Lenggang Jakarta.

Dengan pelatihan tersebut, diharapkan penataan PKL Monas dapat dilakukan secara maksimal. Selain pembangunan fisik lokasi berjualan yang baik, kualitas para PKL juga semakin meningkat.

"Lokbin ini akan jadi contoh konsep penataan PKL di Ibu Kota, jadi semuanya harus maksimal," ujar Joko menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika