REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura meminta musyawarah mufakat dalam pemilihan komposisi pimpinan di seluruh komisi. Namun, pimpinan DPR pada saat rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi tampaknya tidak menanggapi hal itu.

Anggota fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani mengatakan, belum ada keputusan titik temu terkait mekanisme pemilihan komposisi pimpinan. Hanura meminta pemilihan dilakukan dengan profesional, yaitu musyawarah mufakat.

"Sepertinya dalam tanda kutip ada keinginan dari Koalisi Merah Putih untuk melaksanakan pemilihan dengan sistem paket. Tapi kita akan menolak," kata Miryam usai rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (14/10).

Menurutnya, dalam rapat sudah dibahas mengenai opsi mekanisme komposisi. Namun, belum ada keputusan pasti pemilihan nanti seperti apa. 

Hanura meminta hal itu disepakati sebelum dibawa ke paripurna pada Kamis (16/10). Menurutnya, pimpinan DPR menjanjikan adanya forum musyawarah lagi sebelum paripurna. 

Namun, tampaknya pimpinan fraksi dari KMP tidak menanggapi hal itu. Mereka justru mengatakan untuk membawa pengaturan mekanisme pemilihan pada saat atau setelah paripurna. 

"Yasudah nanti kita atur saja setelah paripurna atau saat paripurna," kata Miryam mengutip perkataan pimpinan fraksi lain saat rapat berlangsung.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika