Selasa 14 Oct 2014 13:54 WIB

Ketua DPR: Kita Tunggu Kabinet Jokowi, tapi Sudah Ditetapkan 11 Komisi

Rep: c73/ Red: Mansyur Faqih
Setya Novanto usai diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus korupsi PON Riau 2013, Rusli Zainal, di Gedung KPK, Jakarta.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat/ca
Setya Novanto usai diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus korupsi PON Riau 2013, Rusli Zainal, di Gedung KPK, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR periode 2014-2019 tengah menggelar rapat konsultasi dengan fraksi. Rapat tersebut membahas soal jumlah komisi dan anggota di tiap komisi.

Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan, rapat menentukan tiga agenda. Yaitu menetapkan komisi, fraksi dan alat kelengkapan, serta mekanisme pemilihan. 

Dari rapat yang telah berlangsung, disepakati jumlah komisi sebanyak 11. Hal itu sesuai dengan rapat pimpinan DPR kemarin.

Terkait dengan adanya perubahan atau penambahan jumlah komisi, ia mengatakan, hal itu akan disesuaikan setelah terbentuknya kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

"Kita lihat nanti berapa kabinet yang diberikan Jokowi. Kita tunggu, tapi kita sudah tetapkan 11 komisi," kata Setya di sela rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).

Ia mengatakan, jumlah 11 komisi sudah produktif. Kalau pun ada penambahan kabinet atau pun perampingan, maka akan disesuaikan dengan 11 komisi tersebut.

"Tentu fungsi pembagian komisi dengan mitra kerja kita sesuaikan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin semuanya cepat dan ikut segera menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak merugikan mitra kerja," katanya.

Selanjutnya, menurut dia, jumlah keanggotaan komisi sudah ditetapkan. Yaitu di antara 45-55 anggota di setiap komisi. 

Kemudian, rapat juga telah memutuskan keanggotaan badan legislatif (baleg) sebanyak 75 anggota. Menurutnya, baleg lebih pada menyelesaikan prolegnas atau rancangan undang-undang secara teknis yang ada di komisi.  

Ia menyatakan, mekanisme pemilihan memang belum ditetapkan. Karena rapat masih dalam tahap membahas masalah baleg. 

Masalah mekanisme pemilihan, menurutnya, akan disesuaikan dengan aturan dan pembicaraan terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement