REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekalahan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak bisa dilepaskan dari lemahnya kemampuan juru lobi mereka di Parlemen. Puan Maharani yang jadi tumpuan negosiasi atau lobi terbukti tak berhasil.
Ke depan, disarankan sebaiknya untuk isu krusial dan genting, Jokowi yang tampil memimpin lobi KIH. Apalagi Jokowi punya rekam jejak piawai berkomunikasi, baik saat memimpin Solo maupun Jakarta. Terakhir, kemampuan komunikasi Jokowi diperlihatkan saat presiden terpilih itu berhasil mengajak pimpinan DPR, DPD, dan MPR untuk duduk bersama dalam perjamuan makan bersama.
"Sebaiknya memang Jokowi yang memimpin lobi," kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, A Bakir Hasan di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, memang sudah seharusnya dari awal Jokowi yang bergerak, membangun komunikasi, lobi, dan pendekatan yang intens terhadap Koalisi Merah Putih (KMP). Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukannya, baru belakangan Jokowi mengadakan pertemuan dengan pimpinan Parlemen.
Dan, selama ini Jokowi terlalu percaya pada petinggi partai pendukungnya untuk melakukan pendekatan. Seperti mengandalkan Puan, yang nyatanya KIH kalah dalam voting pengesahan UU MD3, tata tertib DPR, UU Pilkada, pemilihan ketua DPR, serta terakhir dalam pemilihan ketua MPR.
"Hal ini mengulang kegagalan PDIP pada 1999 yang saat itu sebagai partai pemenang tapi gagal memimpin parlemen. Ini terjadi bisa karena beberapa faktor, termasuk masih dominannya pengaruh Megawati atau PDI P yang kurang lincah dalam komunikasi dan lobi politik," katanya.
Peneliti Poltracking Institute, Arya Budi menyatakan, idealnya Jokowi adalah pemimpin koalisi. Pasalnya, Jokowi mesti ikut campur dalam proses negosiasi, termasuk di Senayan. Itu lantaran selama kepemimpinan diserahkan Puan, lobi KIH tak maksimal.
Apalagi saat ini Jokowi punya tugas ganda, pertama merapatkan soliditas partai koalisi yang ada,dan yang kedua memperkuat koalisi dari 37 persen menjadi 50 persen plus satu kursi Parlemen.
"Tapi memang sesolid apapun itu partai bukan entitas politik yang tunggal. PDIP tak bisa lepas dari veto Mega sebagai pemimpin struktural dan kultural. Tetapi, di bawah meja Mega, ada faksi yang berkontestasi dalam internal partai seperti Puan dan Jokowi yang kadang tak segaris," kata Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika