REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terkait pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan gubernur, Senin (6/10).

Dalam rapat paripurna tersebut, Jokowi dikritik habis-habisan oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) terkait pengunduran dirinya dari jabatan gubernur. Jokowi dikiritik lantaran sudah mencalonkan diri sebagai presiden padahal belum genap dua tahun menjabat sebagai gubernur.  

Mantan wali kota Solo tersebut juga dikritik karena tak pernah berkonsultasi dengan DPRD terkait pencalonannya sebagai presiden. Jokowi sendiri menilai, pengunduran dirinya tak melanggar konstitusi. Sebab, tak ada aturan kepala daerah yang hendak //nyapres// harus meminta persetujuan DPRD.

"Kalau saya mengikuti prosedur dan regulasi yang ada. Kalau memang harus ijin, ya saya ijin," ujarnya di Balai Kota, Senin (6/10).

Seperti diketahui, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) kompak mengkritik Jokowi soal pengunduran dirinya dari jabatan gubernur.

"Ketika masyarakat Jakarta menaruh harapan besar akan Jakarta Baru, dengan mudahnya Jokowi mengajukan cuti hanya karena mencalonkan diri sebagai presiden. Padahal saat itu dibutuhkan pemimpin yang punya komitmen besar. Mohon penjelasannya," kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Taufiqurrahman.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra yang menilai Jokowi menjadikan jabatan gubernur hanya sebagai batu loncatan saja.

"Kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka memberikan pendidikan politik dan proses demokratisasi yang lebih baik bagi masyarakat dalam kehiupan berbangsa dan bernegara, agar persoalan ini tidak terulang kembali di kemudian hari," ujar Abdul Ghoni di hadapan puluhan anggota DPRD yang hadir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika