REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dapat mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya.
"Saya kira idealnya Pilkada langsung untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota," kata Mulyadi di Lebak, Banten, Ahad.
Mulyadi yang pernah menjabat bupati atas pilihan DPRD pada tahun 2004 maupun dipilih langsung oleh rakyat pada 2009 menilai Pilkada langsung lebih besar manfaatnya, yakni pemimpin lebih dekat dengan rakyat dan lebih menguasai wilayah.
Dalam Pilkada langsung, kata dia, calon pemimpin sudah langsung mendengar aspirasi masyarakat bawah karena ketika masa kampanye mesti turun ke desa-desa untuk mendekatkan diri dengan warga.
"Kami selama masa kampanye mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk pemuka agama, dengan keinginan pembangunan jalan, sarana pendidikan dan kesehatan. Itulah Pilkada dipilih rakyat," katanya.
Sementara jika pilkada melalui DPRD, kata dia, maka calon kepala daerah tidak perlu melakukan sosialisasi atau bertatap muka untuk mendengar aspirasi masyarakat, namun cukup bertemu dengan para anggota DPRD yang akan memilihnya.
"Saya yakin Pilkada oleh DPRD tentu akan terbuka kongkalikong antara DPRD dengan pemerintah dan berdampak terhadap proses percepatan pembangunan," kata dia.
Menyinggung mahalnya biaya Pilkada langsung, Mulyadi menyatakan hal itu bisa disiasati dengan mengurangi kunjungan-kunjungan maupun masa kampanye.
Ia menyatakan bahwa sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung sama-sama mengeluarkan biaya cukup besar.
Terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada, ia berharap DPR, terutama fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, dapat menyetujuinya.
"Kami minta fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui Pilkada melalui DPRD mendukung Perppu yang dikeluarkan SBY," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika