REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Lembaga Indonesia Police Watch meminta partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendesak Ketua DPR Setya Novanto membuktikan dirinya bersih dari segala masalah hukum, dengan cara membersihkan mafia proyek yang melibatkan oknum DPR.
"Untuk membuktikan bahwa Novanto sebagai figur yang bersih, Koalisi Prabowo harus segera mendorong Novanto membersihkan mafia proyek yang melibatkan oknum DPR," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (3/10).
IPW mengaku menyayangkan mengapa DPR memilih Setya Novanto sebagai ketua. Sebab, KPK menurut IPW, kecewa dengan terpilihnya Setya Novanto karena dianggap berpotensi memiliki masalah hukum.
Dia mengatakan Koalisi Prabowo harus mendesak Ketua DPR Setya Novanto memberi jaminan bahwa dirinya dapat memberantas mafia proyek, terutama mafia proyek yang diduga melibatkan oknum-oknum DPR, yang memangsa proyek-proyek di lingkungan kepolisian.
Berdasarkan pantauan IPW, ujar dia, selama ini cukup banyak proyek pengadaan di lingkungan kepolisian yang direkayasa melalui oknum-oknum DPR. Akibatnya, banyak proyek yang tidak masuk akal terpaksa diterima Polri.
"Misalnya dalam proyek pengadaan mobil patroli, yang diberikan mobil 2500 cc sampai 3000 cc yang berbahan bakar Pertamax Plus, padahal dalam mata anggaran Polri bahan bakar mobil patroli hanya premium," ujar dia.
Selain itu, Pane menegaskan ada proyek pengadaan hewan yang cukup mahal, yakni kuda polisi harga per-ekornya Rp460 juta dan anjing polisi seharga Rp125 juta per-ekor. Selain itu sejumlah anggota DPR sempat diperiksa KPK karena diduga menerima aliran dana proyek Simulator SIM.
"Sehingga nama-nama anggota DPR seperti SN, HH, AS, BS, dan lain-lain sering disebut-sebut sebagai bagian dari mafia proyek untuk proyek-proyek di Polri," papar dia.
Dia mengharapkan Setya Novanto bisa memberikan jaminan bahwa sebagai Ketua DPR yang bersangkutan mampu membersihkan mafia proyek yang diduga melibatkan kalangan DPR. Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI memutuskan memilih Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Pengusungan Novanto sebagai ketua sesuai usulan mayoritas fraksi di DPR, antara lain Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat.