REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menilai telah terjadi politik transaksional pada pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Ia mengungkapkan, pernah ada sejumlah permintaan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk posisi penting, termasuk direktur utama Pertamina.

"Kami dengar ada beberapa hal yang diminta. Posisi menteri ESDM, dirjen pajak, direktur Pertamina juga menteri keuangan. Ini kan menyangkut masalah perekonomian kita, harusnya diisi oleh tokoh-tokoh bersih," ujar Hasto saat ditemui di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/10). Menurutnya, bila tidak akan membuat ekonomi kita tidak sehat.

Meski menyebut ada sejumlah permintaan, Hasto enggan menyebut nama partai peminta posisi itu. Ia mengatakan, bukan hal penting untuk menyanggupi nilai tawar tersebut. Menurut dia, langkah ke depan adalah menjawab persoalan bangsa sebagai salah satu ujian parpol dan elite politik.

Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan itu juga membantah batalnya sejumlah parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP) merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang antara lain beranggotakan PDIP, karena sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak ingin berkomunikasi.

"Sangat picik pada proses ini hanya karena hubungan individu. Mana coba Ibu Mega pernah memberikan catatan negatif pada Pemerintahan SBY secara pribadi," tegas Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika