REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dimyati Natakusumah menyatakan kegiatan yang dilaksanakan Ketua Umum Suryadharma Ali di Makassar untuk memperkenalkan calon ketua umum pengganti dirinya yakni Djan Faridz.
"Sebenarnya agendanya di Makassar itu sebagai ajang silaturahmi dengan seluruh pengurus DPW se Indonesia Timur dengan memperkenalkan Djan Faridz sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang," ujarnya di Makassar, Ahad (28/9).
Sayangnya, acara silaturahmi yang harusnya berjalan lancar dengan mengambil tempat di Morante Ballrom Hotel Singgasana itu menjadi gaduh dengan banyaknya massa kontra yang dikerahkan ke hotel.
Kegiatan yang sedianya berjlangsung pukul 19.00 WITA itu harus batal hingga akhirnya pertemuan dilaksanakan di tempat lain dengan ruangan yang lebih kecil di lantai dua hotel.
Pertemuan itupun berlangsung tertutup dengan adanya bantuan pihak kepolisian yang berjaga-jaga di depan pintu ruangan karena di tempat semula, kegiatan sudah dibubarkan paksa.
Dimyati mengatakan, sikap yang diperlihatkan oleh massa yang kontra dengan Suryadharma Ali (SDA) itu menganggap jika ketua umum sudah dipecat dari partai.
Padahal yang semestinya dipecat dari partai itu adalah Amir Uskara. Suryadharma memecat Amir bersama sejumlah DPW dan petinggi partai lainnya yang tidak mengakui kepemimpinan SDA.
"Di PPP itu tidak ada dua kubu, yang ada cuma satu kubu. Suryadharma Ali masih ketua umum dan semua keputusannya itu sah dan berkekuatan hukum. Justru Amir yang dipecat oleh Suryadharma," katanya.
Sebelumnya, ratusan pendukung Amir Uskara yang dipecat beberapa waktu lalu oleh SDA itu memadati lobi lantai dua Hotel Singgasana Makassar, tempat berlangsungnya pertemuan tertutup SDA.
Mereka berusaha mendobrak salah satu ruangan di lantai dua hotel itu untuk membubarkan pertemuan Suryadharma Ali, namun polisi membentuk barikade berlapis di depan ruangan untuk mengantisipasi massa.
Amir Uskara yang dihubungi terpisah menyatakan, semua kegiatan yang dilakukan oleh SDA dinilainya tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah dipecat oleh partai.
"Kegiatan yang dilakukannya itu illegal tidak mempunyai kekuatan hukum karena SDA sudah dipecat. Jadi apapun yang dilakukannya itu illegal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika