REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) angkat bicara terkait dukungan PPP kubu Djan Faridz atau PPP Muktamar Jakarta kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PPP kubu Romi mengatakan, keputusan yang diambil kubu Djan ambil tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Karena mereka tidak punya legal standing, tidak ada satupun sandaran yang bisa mereka gunakan," kata Sekretaris Jendral PPP kubu Romy, Arsul Sani di Jakarta, Jumat (16/11).
PPP kubu Djan Fariz atau hasil Muktamar Jakarta mengadakan musyawarah kerja nasional (mukernas) di Jakarta pada pekan ini. Mukernas dilakukan guna membahas pemilihan legislatif (pileg) dan arah dukungan Pilpres 2019. Mukernas juga dilakukan untuk mengajak kubu seberang berdamai atau islah.
Arsul berpendapat, kegiatan ilegal yang dilakukan kubu lawan dilakukan tak lepas untuk mencari perhatian publik. Dia kemudian menertawakan mukernas PPP muktamar Jakarta yang mengangkat dua isu, yakni islah dan tingkat elektabilitas partai.
"Lah kalo mau islahkan bukan dengan cara bikin ulah, cukup datang ke kantor DPP dan bicara baik-baik dengan kami, sampaikan apa maunya," kata Arsul Sani.
Arsul kemudian juga mengkritik alasan mukernas terkait tingkat elektoral partai yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen. Menurut Arsul, PPP Muktamar Jakarta yang mengaku khawatir dengan elektabilitas justru menunjukkan jika mereka sebenarnya tidak mengerti sejarah partai.
Anggota DPR RI Komisi III itu mengungkapkan, sejak Pemilu 2004 hasil suara riil PPP adalah antara 2,5 persen sampai dengan tiga kali hasil survei. Bahkan, dia melanjutkan, pada Pemilu 2014 lalu survei PPP paling tinggi hanya 2,2 persen. Namun, dia mengatakan, hasil sesungguhnya yang didapat adalah 6,53 persen.
"Nah kalau sekarang malah antara 2,4 sampai dengan 4,7 persen artinya dari sisi survei malah lebih tinggi dari yang hasil survei pemilu-pemilu sebelumnya. Maka mereka bilang khawatir itu menandakan mereka gak tahu sejarah," kata Arsul.
Menurut Arsul, PPP kubu Djan merupakan sekelompok orang yang kebanyakan adalah mantan caleg gagal di pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya, dia melanjutkan, kecil sekali pengaruhnya di struktural maupun lingkungan kultural PPP.
"Apalagi Humphrey Djemat, nyoblos PPP saja belum pernah karena baru menyatakan diri PPP pascapemilu 2014," tawanya lagi.
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan, memutuskan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PPP Muktamar Jakarta mengaku siap menggerakan semua sumber daya hingga mesin partai mulai dari struktur DPP, DPW, DPC PPP dan kader hingga ke akar rumput guna membantu kemenangan pasangan calon tersebut.
Humphrey mengaku akan segera mengomunikasikan dukungan tersebut kepada pasangan Prabowo-Sandiaga. Kendati, dia mengatakan, dukungan terhadap pasangan nomor urut 02 itu tentu sudah diketahui oleh pasangan calon melalui media massa.
"Nah sebagaimana diketahui aturan anggaran dasar kita adalah hasil mukernas ini memberikan rekomendasi kepada DPP untuk menidaklanjuti keputusan tersebut dan DPP akan tindak lanjutinya tapi ini soal teknis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika