REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bergabung dalam aksi menolak UU Pilkada di Bundaran Hotel Indonesia (HI) hari ini, Ahad (26/9), pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara faktual memiliki kewenangan mempertahankan Pilkada langsung, namun ia tidak menggunakan kewenangan tersebut. Selain itu, SBY juga tidak menunjukkan kepastian sikap dalam memberikan dukungannya.
“Sebenarnya SBY ini mau pemilihan langsung atau pemilihan oleh DPRD sih?” kata Refly kepada wartawan di Bundaran HI, Ahad (28/9).
Menurut Refly, apabila ada dalam posisi mendukung Pilkada langsung, SBY memiliki dua pedang yang dapat digunakan. Pedang pertama adalah Partai Demokrat (PD). Alasannya, dengan 148 anggota dewan dan yang hadir 129, Refly menganggap Partai Demokrat menjadi penentu keputusan akhir Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Kemanapun suara PD diberikan, di situlah keputusan akan dimenangkan.
“Kalau Demokrat pro pemilihan tidak langsung, yang tidak langsung yang menang. Kalau demokrat walk-out, maka yang menang adalah yang tidak langsung. Kan begitu,” kata dia.
Pedang kedua yang bisa digunakan SBY yaitu pernyataan dia melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai ketidaksetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Jika hasil voting memenangkan Pilkada tidak langsung seperti yang terjadi saat ini, SBY dapat menyatakan melalui Mendagri bahwa ia tidak menyetujui RUU Pilkada. Dengan demikian, kata Refly, Undang-undang tersebut tidak jadi dan tidak dapat diundang-undangkan.
“Pertanyaannya, kenapa SBY tidak memerintahkan Mendagri kalau memang dia pro pemilihan langsung?” kata Refly.
Menurut dia, hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya dan akhirnya menyebut SBY sebagai pengkhianat demokrasi.
Refly mengatakan, kepastian sikap dan dukungan SBY ini adalah hal penting, disamping sikap demokrat yang dari awal memang terpecah, ada yang pro pilkada langsung dan ada yang pro pilkada tidak langsung. Ia juga mengatakan, pasti ada pengkhianat-pengkhianat dalam tubuh Partai Demokrat.
“Tapi soal pengkhianatan itu soal yang lain. Yang kita pastikan adalah sikap SBY,” kata Refly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
