REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua PW GP Ansor Nusa Tenggara Barat, Suaeb Quri mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau dilaksanakan melalui DPRD.

"Nahdlatul Ulama (NU) dan Ansor mendukung keputusan rapat paripurna DPR RI yang memutuskan pilkada secara tidak langsung atau lewat DPRD," kata Suaeb Quri di Mataram, Ahad.

Menurut dia, apa yang telah diputuskan DPR dengan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah melalui mekanisme di DPRD harus di hormati dan di junjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat NTB.

"Kalau pandangan Ansor ini, adalah keputusan yang harus dihormati dan tentu sebagian rakyat kecewa atas kepetusan DPR. Hal yang sama juga diambil oleh PB NU yang telah menyatakan mendukung Pilkada melalui DPRD," katanya.

Karena itu, sebagai organisasi di NU, tentunya Ansor akan mendukung semua keputusan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Termasuk, dalam proses pilkada tidak langsung.

Untuk itu, pihaknya tidak khawatir jika masyarakat akan mencemooh dan mencerca Ansor ataupun NU karena lebih mendukung opsi pilkada melalui DPRD.

Namun, pada dasarnya baik pilkada langsung ataupun tidak langsung memiliki implikasi yang berbeda-beda.

Sebelumnya, NU mendukung keputusan rapat paripurna DPR RI yang memutuskan pilkada secara tidak langsung atau lewat DPRD. Hal itu, disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, sebelum DPR RI memutuskan pilkada secara tidak langsung, NU sudah membahasnya menyangkut soal pilkada ini, dan ternyata banyak mudharat (keburukannya) ketimbang manfaatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika