REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadarma Ali (SDA) menyambangi ruang fraksi partainya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/9) pagi. 

Ia hendak memastikan soliditas fraksi PPP. Khususnya terkait pengambilan keputusan tingkat II pengesahan RUU Pilkada di sidang paripurna DPR sore nanti. 

"Sikap PPP terhadap RUU Pilkada adalah kami memilih untuk pilkada secara tidak langsung," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/9).

SDA menyatakan, fraksi PPP solid mendukung pilkada tidak langsung. Bahkan, DPP siap memberi sanksi kepada anggota fraksi yang tidak mengikuti instruksi.

"Kalau ada anggota fraksi yang berbeda itu bisa dikategorikan pelanggaran, bisa disanksi," ujar mantan menteri agama tersebut.

Tidak ada penjelasan rinci soal sanksi yang akan diberikan DPP. Ia menyatakan sanksi akan diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan.

"Kalau hadir di paripurna tapi abstain, kan berbeda dengan hadir, tapi memilih opsi lain. Sanksinya beda," kata Suryadarma.

Dari 38 anggota fraksi PPP, diperkirakan ada lima orang yang berhalangan hadir di sidang paripurna. Mereka antara lain karena sedang menjalani tugas di luar negeri. Sementara satu kursi kosong lainnya adalah milik Lukman Hakim Saefudin yang kini menjadi menteri agama.

SDA percaya pilkada tidak langsung lebih baik karena bisa mengurangi potensi politik uang, konflik, menghemat anggaran negara, dan menekan angka korupsi kepala daerah. 

Apalagi, kata dia, PPP mendapat dukungan dari ormas-ormas Islam soal pilkada tidak langsung. "Kami juga mendapat dukungan dari belasan ormas Islam yang mendukung pilkada melalui DPRD," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika