REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Demokrat bakal menjadi aktor utama pemegang kendali putusan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR, Kamis (25/9) besok dengan menerapkan politik cuci tangan.

"Demokrat jadi aktor utama. Mereka cari muka ke publik bahwa mereka dukung pilkada langsung. Tapi mereka abstain kalau semua syaratnya tidak dipenuhi seolah-olah RUU pilkada yang lebih baik, lebih dari sekadar secara langsung dengan ada perbaikan itu tidak tercapai," kata pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Rabu (24/9).

Ia pun menyebutnya sebagai strategi politik cuci tangan karena mengusung 10 syarat yang diminta untuk diakomodasikan dalam RUU Pilkada.

Sebelumnya, Demokrat (148 kursi) bersama partai dari Koalisi Merah Putih lainnya, seperti Partai Golkar (106), PPP (38), PAN (46), PKS (57), dan Partai Gerindra (26) mendukung dikembalikannya pilkada oleh DPRD.

Partai politik yang mendukung pilkada secara langsung, antara lain PDI Perjuangan (94), PKB (28), dan Partai Hanura (17) dan dengan ditambah suara Demokrat mencapai 287 suara pendukung, sedangkan partai politik pendukung pilkada oleh DPRD sebanyak 273 kursi.

Namun, Demokrat bisa menarik dukungan dengan alasan karena 10 poin syarat tersebut tidak disetujui.

"Saya khawatir pilkada oleh DPRD akan menang kalau Demokat abstain karena 10 poin yang mereka usung itu tidak diakomodir. Kalau itu terjadi, itu hanya akal-akalan Demokrat karena mereka lebih senang pilkada oleh DPRD," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika