REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menyatakan ilegal fishing atau pencurian ikan di laut Indoensia, merugikan negara Rp101 triliun atau mengalami peningkatan karena masih lemahnya pengawasan dan penindakan kepada nelayan dan kapal ikan asing.
"Volume ikan yang dicuri hingga Agustus 2014 dari laut Indonesia mencapai 1,6 juta ton atau setara dengan 182 ton per hari," kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni di Jakarta, Rabu (24/9).
Ia menjelaskan, saat ini, sembilan dari 11 titik wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mengidikasikan terjadi 'over fishing' yang dipicu ilegal fishing.
"Pencurian ikan yang tinggi ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di daerah pesisir meningkat, seiring menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan tradisional," ujarnya.
Berdasarkan data BPS 2011, kantong-kantong kemiskinan berada pada 10.640 desa pesisir dimana 7,78 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk miskin atau lebih dari serempat bagian (25,14 persen) dari total kemiskinan nasional mencapai 31,02 juta jiwa.
Menurut dia, kapal-kapal ikan dari negara tetangga terutama Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina serta tetangga jauh Taiwan, Hongkong dan China tertangkap basah mencuri ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.
"Kapal-kapal ikan berbendera asing tersebut lebih berani dan masuk lebih dalam untuk menangkap ikan di perairan teritorial dan kepulauan Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, merajalelanya kegiatan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing ini menandakan tiga masalah yang sekaligus menjadi tantangan kekinian tata kelola perikanan, yakni lemahnya keterpaduan sistem, integritas aparatur dan kapasitas armada pengawasan.
"Untuk mengantisipasi pencurian ikan ini yaitu membina dan melibatkan nelayan, organisasi nelayan tradisional sebagai pengawas di laut serta melakukan pembenahan sistem perizinan dan pemantauan terhadap kapal-kapal ikan skala industri," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diperlukan komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah dalam penanganan pencurian ikan ini. "Keterlibatan masyarakat nelayan tradisional dan skala kecil sangat penting agar sistem pengawasan menjadi terbuka dan efektif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika