REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmaq Muqowam memastikan pilihan anggota Fraksi PPP akan terbelah dalam menentukan opsi Pilkada langsung atau lewat DPRD. Perbedaan pilihan  itu dikarenakan dinamika politik di internal PPP saat ini.

"Kalau ikut arahan fraksi berarti tetap Pilkada melalui DPRD. Tapi kalau ikut Pak Suharso (Suharso Monoarfa), ikut DPP berarti pilih Pilkada langsung," kata Muqowam di Jakarta, Selasa (23/9).

Ia melanjutkan, perpecahan di internal PPP memang membuat partai tidak bisa fokus pada hal-hal yang sebenarnya penting bagi konstituen dan masyarakat. Termasuk pilihan-pilihan dalam  RUU Pilkada.

"Saya yakin teman-teman PPP tidak bisa care pada persoalan ini dengan serius. Tidak pernah didiskusikan," katanya.

Anggota DPR itu mengatakan, saat ini hanya fokus pada polarisasi pilihan berdasarkan pilihan pimpinan partai.  Padahal menurutnya internal PPP merupakan orang-orang yang terdiri dari dua fusi. Yang mewakili aspirasi dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Karena itu, ia memastikan jika diambil putusan melalui mekanisme votting, pilihan anggota fraksi PPP pasti akan berbeda-beda. Sebanyak 38 anggota DPR dari fraksi PPP menurutnya akan memberikan pilihan berbeda.

Meski berbeda, Muqowam mengharapkan DPP tidak memberikan sanksi kepada anggotanya yang memberikan pilihan berbeda. Lantaran sikap berbeda itu merupakan konsekuensi logis dari dinamika internal partai yang belum berujung hingga saat ini.

"DPP atau fraksi jangan pernah beri sanksi. Kalau suaranya terpecah, karena ini konsekuensi dari sikap politik DPP juga," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika