REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah secara resmi memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Kader PKS dilarang untuk masuk kabinet.

Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan ketika Majelis Syuro memutuskan mengusung Prabowo Subianto sebagai PKS, maka PKS sudah siap menjadi penguasa kalau menang. "Dan kami akan berada di luar pemerintahan kalau kalah," ungkap Fahri, Selasa (22/9). Hal ini sudah menjadi keputusan Majelis Syura PKS.

Dengan pilihan ini maka kader PKS tidak akan masuk PKS. Kader PKS juga tidak diizinkan untuk menerima tawaran masuk kabinet.

Dijelaskan juga bahwa PKS tidak pernah khawatir menjadi oposisi. PKS sudah punya pengalaman waktu Megawati menjadi presiden. "Waktu itu Pak Hidayat diminta untuk menjadi menteri agama. Tapi kami memilih untuk di luar pemerintahan," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika