REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- Pembantu Rektor Universitas Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Hamid Fahmy Zarkasyi, berpendapat buku Pedoman Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang menuai kontroversi karena menyinggung kelompok tertentu dan mengandung unsur SARA harus ditarik dari peredaran.
"Buku tersebut harus ditarik, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa ormas untuk meminta Kemenag RI untuk menarik dan merevisi buku yang sudah terlanjur beredar tersebut," katanya di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu.
Menurut penjelasan dosen senior Universitas Darussalam Gontor ini, ada tiga kalimat dalam buku SKI untuk jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang menjadi perdebatan di kalangan pendidik dan menuai protes sejumlah ormas keislaman.
Ketiga baris kalimat yang menjadi kontroversi nasional tersebut adalah kalimat berbunyi, "Berhala dilakukan oleh agama selain Islam, yaitu Hindu dan Budha; berhala sekarang adalah kuburan para wali; serta istilah dukun berubah menjadi paranormal atau guru spiritual."
"Ziarah kubur itu boleh-boleh saja, tidak ada ajaran dalam Islam yang melarang asal dilakukan dengan benar," ujarnya.
Hamid menambahkan, ziarah kubur justru dianjurkan dalam Islam dengan tujuan mendoakan kerabat yang telah meninggal, bukan dengan tujuan menyembah ataupun meminta keberkahan dari arwah di alam kubur.
"Kalau yang ditulis di buku tersebut menurut saya membangun persepsi yang keliru mengenai tradisi ziarah kubur yang dilakukan sebagian umat Islam. Demikian pula dengan kedua kalimat yang sarat kontroversi di atas," urai Hamid.
Ia berharap, kasus penerbitan buku panduan guru SKI untuk jenjang pendidikan MTs tersebut bisa menjadi pembelajaran bersama, terutama bagi lembaga Kementrian Pendidikan dan kebudayaan RI serta Kementrian Agama RI agar selalu melibatkan ahli agama dalam penyusunan modul pendidikan keagamaan, khususnya Islam.
"Guna mengantisipasi kesalahan didalam menerbitkan sebuah buku tentang agama maupun pelajaran yang lain, harus didampingi orang ahli dibidangnya," usul Hamid.
Hal serupa diutarakan Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Aiun Na'im usai meresmikan Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Rabu (17/9).
Kendati tidak spesifik mengomentari kontroversi buku SKI tersebut, Aiun menegaskan, buku panduan guru maupun pelajaran sekolah yang mengandung unsur SARA atau berpotensi memicu kontroversi akan dievaluasi oleh pemerintah.
"Jika memang terjadi kesalahan pastinya akan dilakukan revisi dan evaluasi. Jadi kemungkinan buku tersebut akan ditarik untuk direvisi sebelum kembali diedarkan kembali ke sekolah-sekolah," ujarnya saat itu di Ponorogo.
Seharusnya, lanjut dia, penerbitan sebuah buku pelajaran harus ada atau dimasukan nilai-nilai plurasisme.
"Karena kita hidup dengan banyak perbedaan. Pada intinya di dalam sebuah buku harus ada pembelajaran untuk saling menghormati satu sama lain," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
