REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang bernaung di bawah sistem Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN BPJS) perlu dikoreksi.
Karena penggunaan Jamkesda terbatas pada wilayah tertentu. "Jamkesda Sidoarjo tidak bisa digunakan di Surbaya. Begitu pula sebaliknya," kata Rieke dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (20/9).
Rieke mengatakan, kehadiran Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara otomatis akan mengoreksi keberadaan Jamkesda. Sistem KIS akan mengedepankan prinsip portabilitas sesuai dengan amanat UU BPJS dan UU SJSN.
Alhasil, pelayanan KIS berlaku di seluruh rumah sakit di Indonesia. "KIS berlaku dengan prinsip portabilitas. Setiap orang harus mendapatkan pelayanan kesehatan di mana pun dan kapan pun di seluruh wilayah NKRI," ujar Rieke.
Menurutnya, perlu ada teroboson kepesertaan dan pelayanan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Layanan BPJS harus bisa dijangkau masyarakat di berbagai daerah.
Ia mencontohkan, saat di Provinsi Jawa Timur layanan kantor BPJS baru ada di 10 kota/kabupaten. Padahal di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota.
"Seperti Kabupaten Malang hingga saat ini belum dibuka kantor BPJS Kesehatan. Akibatnya, warga yang akan mengurus jaminan kesehatan harus mengurusnya di Kota Malang," contoh Rieke.
Rieke mengusulkan agar BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Pos dalam hal pendataan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan. Karena PT Pos memiliki 27.081 kantor layanan di seluruh Indonesia.
Hal ini, imbuh Rieke, sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi Juli 2015.
"Bentuk kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan lembaga lain tidak bertentangan dengan UU 24/2011 tentang BPJS, memenuhi ketentuan pasal 11 pada poin h dan penjelasannya," terang Rieke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
