REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melakukan kajian terhadap usulan dan masukan dari masyarakat. Sebab, mereka ingin kebijakan dan program pemerintah ke depan tak berbenturan dengan kondisi riil masyarakat.

Kepala staf tim transisi, Rini Soemarno mengatakan, telah menerima masukan dari sejumlah petani daerah Batang, Jateng, pada Rabu (17/9). Mereka menolak pembangunan PLTU karena dianggap akan merugikan.

"Kami akan mengkaji semua lebih dalam, bagaimana pembangunan PLTU itu dan seperti apa dampaknya ke masyarakat," kata Rini, Rabu (18/9)

Deputi tim transisi, Eko Putro Sandjojo menambahkan, akan meninjau lebih jauh pembangunan PLTU tersebut. Sebab di satu sisi listrik menjadi kebutuhan masyarakat luas. Namun, jangan sampai ada warga yang dikorbankan.

Menurut dia, para petani itu harus mendapat solusi. Ia juga harus mempelajari, apa saja persoalan mereka dan potensi kerugiannya nanti. 

Eko menyatakan, tim tak akan merekomendasikan sesuatu ke Jokowi-JK tanpa kajian. "Apa yang diingikan petani ini memang bisa saja masuk program Jokowi-JK. Tapi perlu pengkajian lebih dalam lagi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika