REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait RUU Pilkada yang belakangan berpolemik disayangkan oleh Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani. Sekretaris Majelis Pakar PPP ini menyayangkan sikap SBY yang seolah menyiratkan agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

Yani menduga, SBY sengaja mengomentari polemik RUU Pilkada setelah mendapat teknanan publik.

“Pak SBY kan memang kalau menanggapi sesuatu di akhir-akhir, itu karena tekanan namanya, tapi belum jelas juga dari mana tekanan itu,” ujar Yani di Gedung DPR Jakarta Senaya Senin (15/9).

Anggota Komisi III DPR RI ini berujar, jangan sampai pernyataan presiden mengatasnamakan rakyat lalu kemudian menolak RUU Pilkada yang sudah dirancang sejak lama. Dia khawatir, manuver SBY dapat mempengaruhi sikap kader Demokrat di DPR yang sudah satu suara untuk mendukung Pilkada lewat DPRD.

Untuk itu, ia berjanji bersama partainya akan memperjuangkan agar RUU Pilkada tembus hingga disahkan. Salah satu caranya ialah dengan tetap menempel Demokrat yang sampai saat ini masih menjadi penguasa isi kursi parlemen. Meski demikian, Yani mengaku belum melihat ada perubahan sikap dari Demokrat terkait dukungan pada RUU Pilkada.

“Kami akan pertahankan gagasan ini, nanti akan dialog dengan Demokrat untuk tetap menyamakan tujuan,” kata dia.

Sejauh ini, di parlemen ada enam fraksi yang menyetujui disahkannya RUU Pilkada. Mereka adalah Partai Gerindra, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, dan PAN. Sementara hanya tiga fraksi yang menolak, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura.

Ikuti Whatsapp Channel Republika