REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Dukungan agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung terus mengalir. Pilkada secara langsung dinilai mampu membuat masyarakat lebih cerdas, melalui sistem demokrasi partisipatif.
"Saya sepakat dengan rakyat yang memilih walaupun biaya politiknya tinggi akan tetapi akan menghasilkan para pemimpin yang punya kualitas dan berintegritas tinggi karena rakyat akan bebas memilih pemimpin," kata pengamat politik dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darul Da'wah Wal Irsyad (STKIP DDI), Ilham Usman di Mamuju, Ahad (14/9).
Ilham melanjutkan, pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat akan menjadikan para pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bisa lebih bertanggung jawab kepada rakyat, karena rakyat yang memiliki kedaulatan.
Menurutnya bagi rakyat, pemilihan secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada mereka dalam kehidupan bernegara.
"Dengan demikian, pemilihan secara langsung, rakyat lama kelamaan akan memahami tujuan untuk apa pemilihan diselenggarakan dengan demikian mereka akan semakin kritis dalam mempertaruhkan hak-haknya," kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Celebes Center itu.
Di samping itu, kata dia, pemilihan langsung oleh rakyat akan mendorong pendewasaan partai politik, terutama dalam perekrutan kader partai politik yang akan ditempatkan sebagai calon kepala daerah.
"Calon yang ditetapkan oleh partai politik adalah mereka yang telah diseleksi oleh partai dan diperkirakan memenangkan persaingan untuk merebut suara rakyat artinya akan lahir pemimpin dikehendaki rakyat yang memiliki kualitas dan pemimpin yang tidak layak tidak akan dipilih masyarakat," katanya.
Ilham juga menilai, Pilkada secara langsung juga akan memperkuat dan mengembangkan konsep check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kepala daerah akan bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPRD," katanya.
Ia menambahkan, pemimpin yang dipilih oleh DPRD sangat beresiko terhadap money politik, transaksi elit kekuasaan semakin besar dan akhirnya yang jadi pemimpin nantinya hanya orang di sekitar kekuasaan saja tentu ini tidak dikehendaki karena demokrasi tidak berjalan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika