REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tak sedikit kader-kader dari partai Koalisi Merah Putih yang menjadi kepala daerah menolak gagasan Pilkada lewat DPRD dalam RUU Pilkada. Namun meski menunjukan pandangan politik berbeda, pengurus partai mengaku tak sampai mempermasalahkan sikap kader-kadernya ini.

Seperti yang ditunjukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) kepada kadernya yang kini menduduki jabatan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Di mata PAN, sikap Bima yang ikut menolak gagasan Pilkada lewat DPRD bersama segenap kepala daerah lainnya dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tetap dihargai.

“Pak Amien Rais (Ketua Majelis Pertimbangan PAN) sudah tau soal sikap Bima, tapi tidak dipersoalkan lebih jauh,” ujar Wasekjen PAN Herman Kadir di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta Jumat (12/9).

Anggota DPR RI Komisi II ini mengatakan, bahkan dari pernyataan Amien, Bima tetap diminta berkarya sebagai Walikota Bogor dengan statusnya sebagai kader PAN. Namun sebagai catatan, kata dia, Bima diminta untuk tidak mengekor langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kadir mengatakan, di mata Amien, tidak tepat bila Bima sampai mengundurkan diri dari PAN hanya demi menegaskan pilihan politiknya.

“Jadi dalam rapat internal Kamis malam, Pak Amien meminta Bima untuk tidak meniru Ahok. PAN membuka diri dan menerima meski ada beda pendapat di partai,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika