REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk membangun empat ruas jalan tol Trans Sumatera khususnya dua ruas yang diprioritaskan masing-masing Medan-Binjai dan ruas Palembang-Simpang Indralaya.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, mengatakan, penunjukkan Hutama Karya antara lain karena perusahaan itu merupakan BUMN yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh negara.
"Maka telah diputuskan bahwa pemerintah dalam hal ini melalui sidang kabinet telah menyetujui penugasan kepada PT Hutama Karya, BUMN yang 100 persen dimiliki oleh negara, untuk ditugasi melakukan pembangunan jalan tol Trans Sumatera," kata Chairul Tanjung.
Tol Trans Sumatera direncanakan terdiri dari empat ruas, namun pembangunannya tidak bersama-sama dilakukan namun diprioritaskan dua ruas terlebih dahulu. Pola pembangunannya adalah bangun dan jual. Jadi setelah dibangun selesai lalu dijual, supaya uangnya bisa digunakan untuk membangun ruas yang lain lagi.
"Hak pengusahaan jalan tolnya 40 tahun. Alternatif pendanaan dibuka seluas-luasnya. Bisa dari penyertaan modal negara, penerusan pinjaman pemerintah dari luar atau dalam negeri, penerbitan obligasi oleh Hutama Karya sendiri, Pinjaman Hutama Karya dari lembaga keuangan, termasuk multilateral, dan pinjaman dan atau pendanaan lainnya dari badan investasi pemerintah dan atau pendanaan lainnya. Jadi dibuka supaya ada fleksibilitas," katanya.
Namun, kata Menko Perekonomian, karena Hutama Karya mendapat tugas dari pemerintah , maka ditetapkan batasan jangka waktu pengerjaan proyek. Apabila dalam jangka waktu tertentu tidak bisa menyelesaikan maka dapat dialihkan pada pihak yang lain. Ini merupakan keputusan sidang kabinet terbatas.
"Oleh karena itu dengan disetujuinya Perpres mengenai percepatan jalan tol Trans Sumatera ini, maka proyek ini akan segera dilaunching tepatnya pada awal Oktober, tepatnya bersamaan dengan ground breaking ruas tol Kualanamu-Tebing Tinggi," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika