REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), Sofyan Hadam mengatakan banyak tekanan bagi kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.

Bupati/ wali kota tersandera dengan berbagai komitmen atas keterpilihannya, mulai dari politik uang, pembagian proyek hingga pembagian jabatan.

"Begitu proyek pembangunan mau dimulai, langsung muncul pihak (dari DPRD) bilang itu jatah partai kami. Lalu jabatan untuk kepala dinas atau jabatan strategis harus dinegosiasikan," kata Sofyan usai memandu pertemuan bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (11/9).

Komitmen tersebut, mau tidak mau harus dijalankan bupati/ wali kota terpilih. Sebagai wali kota yang pernah terpilih lewat pemilihan tidak langsung di DPRD, Sofyan mengaku pernah mengalaminya sendiri pada pilkada 2001 lalu.

Proses pencalonan saja, menurut dia sudah melewati rangkaian negosiasi yang sangat panjang. Tentunya, negosiasi tersebut tidak lepas dari politik transaksional.

Tekanan, tidak hanya berhenti setelah pelantikan. Setiap akhir tahun, rong-rongan dari DPRD selalu datang. Misalnya saat kepala daerah akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

"Kalau mau sampaikan LPS, harus negosiasi lagi. Kalau tidak nanti ditolak, lalu direkomendasikan ke Kemendagri untuk dipecat," ungkapnya.

Perubahan signifikan, menurut Sofyan terjadi saat ia mengikuti pilkada langsung pada 2006. Kembali terpilih sebagai wali kota lewat pemilihan langsung, tekanan tersebut jauh berkurang. "Kalau langsung, kepala daerah jadi punya harga diri. Karena merasa dipilih dan didukung rakyat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika