REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kutai Timur yang juga menjabat ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor mengatakan, pilkada lewat DPRD merupakan ide buruk. Khususnya bagi kinerja pemerintah di kabupaten/kota.
Lantaran campur tangan DPRD terhadap kebijakan dan program kerja bupati/wali kota akan semakin kental.
"Sekarang pun pemilihan langsung, bupati/wali kota ditekan, di-recoki DPRD. Apalagi kalau dia (DPRD) yang milih," kata Isran dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa bupati dan wali kota seluruh Indonesia, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9).
Menurut Isran, harusnya pemerintah dan Panja RUU Pilkada mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Bukan mengambil keputusan atas kepentingan sesaat kelompok tertentu.
Ia menjelaskan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang dipraktikkan sebelum reformasi harus menjadi pembelajaran. Terbukti, saat itu terjadi kondisi yang tidak stabil di kabupaten dan kota.
Bupati/wali kota, hanya menjadi pihak yang selalu dikontrol DPRD. Seolah mereka terpilih hanya karena utang budi kepada DPRD. Akibatnya, banyak kebijakan pemerintahan tersandera oleh kepentingan DPRD.
"Dulu, mengalami instabilitas pemerintahan. Karena bupati merasa berutang budi dengan DPRD, semua aktivitas bupati/wali kota harus under control," ungkapnya.
Bahkan, lanjut Isran, intervensi DPRD juga terlihat saat penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah. DPRD sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan LPJ yang disampaikan kepala daerah.
"Penyampaian tanggung jawab seminggu sebelum dibacakan sudah ditolak. Belum dibaca apa isi LPJ, sudah ditolak," kata dia.
Karena itu, wacana pilkada kembali di DPRD menurutnya memang harus dihentikan. Sebab, perumus kebijakan harus mempertimbangkan kelangsungan pemerintah. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika