REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tidak setuju sikap Partai Gerindra yang mendukung agar pilkada digelar melalui DPRD.
Menurutnya, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat saja masih berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi dan tidak lagi menomorsatukan kepentingan rakyat.
"Apalagi kalau kepala daerah itu dipilih oleh anggota DPRD setempat. Bisa jadi nanti malah lebih mementingkan kepentingan partainya, bukan kepentingan rakyat," tutur Ahok, Rabu (10/9).
Dengan demikian, dia mengaku khawatir pelayanan kepada masyarakat menurun. Namun sebaliknya, pelayanan kepada para anggota DPRD malah meningkat.
"Kalau nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD, bisa dibayangkan kan kerjanya hanya memikirkan anggota DPRD, lalu bagaimana cara meningkatkan servis untuk mereka, bukannya malah meningkatkan pelayanan untuk rakyat," ungkap Ahok.