REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Aho) mengatakan sempat berpikir untuk keluar dari partai. Yaitu, jika konsep RUU Pilkada diberlakukan.
Menurutnya, RUU yang mengarah pada pilkada lewat DPRD malah berpotensi menimbulkan politik uang. Juga mengabaikan peran suara rakyat.
Setiap tahun, kata dia, kepala daerah bisa saja diperas anggota DPRD. Para wakil rakyat bisa menolak laporan kinerja atau pertanggungjawaban tugas kepala daerah.
"Jadi kalau kamu gak mau, saya tolak laporan Anda. Anda dipecat. Kepala daerah itu menyervis DPRD saja, gak ngurus rakyat," ujarnya.
Ia menjelaskan, pola pilkada semacam ini tidak menyentuh substansi, yaitu ukuran kesejahteraan rakyat.
"Kalau hari ini mau kita ukur, rakyat itu tambah sejahtera gak dengan adanya pemilu, pemilukada? Kalau emang nggak, emang dulu iya? Substansinya apa?" jelas Ahok.
Ia mengatakan, hasil pilkada langsung juga bisa menghadirkan pertanyaan tentang kesejahteraan rakyat. Pertanyaan serupa juga bisa menjadi kajian bagaimana hasil kerja pemimpin pilihan wakil rakyat pada masa sebelum pemilihan langsung.
Menurutnya, lebih baik fokus diarahkan pada upaya agar jangan sampai ada pejabat yang melakukan korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika