REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Populi Center, Niko Harjanto menilai, pilkada oleh DPRD akan mematikan bibit unggul calon independen. Sebab, mekanisme seleksi DPRD cenderung tertutup dan oligarkis. 

Saat ini, pembahasan RUU Pilkada oleh DPR semakin mengarah pada kesepakatan untuk memilih kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Nico mengatakan, pilkada oleh DPRD lebih bersifat pada kedekatan kepada DPRD dan pimpinan partai. Bahkan, kental dengan aroma korupsi.

"Tidak ada mekanisme pemilihan terbuka. Tentu saja calon-calon potensial dari akademisi, masyarakat sipil atau calon independen lain menjadi kurang memiliki kesempatan untuk dicalonkan parpol melalau fraksi-fraksi mereka di DPRD," kata Nico di Jakarta, Selasa (9/9).

Selain itu, katanya, kebanyakan yang dicalonkan adalah ketua DPD partai atau elite di Jakarta yang ingin berkuasa di daerah. Sehingga calon independen susah bersaing dengan pimpinan partai. 

Jika pada awal pencalonan sudah didominasi kepentingan uang, maka pemimpin yang inovatif akan kalah. Mayoritas calon independen tidak mau bermain dengan kepentingan uang. 

Sedangkan calon yang maju melalui parpol lebih didominasi kepentingan kekuasaan semata, bukan mengabdi kepada masyarakat.

"Calon independen masih mungkin dicalonkan partai. Tapi kan hanya kemungkinan, tidak ada mekanisme yang menggaransi calon independen bisa maju," imbuhnya.

Nico mengatakan, meski sangat tipis, namun memang masih ada kemungkinan calon independen untuk maju. Yakni dengan menunjukkan dukungan masyarakat untuk bisa menjadi kandidat calon. 

"Bisa menunjukkan bukti dukungan pemilih secara langsung di masyarakat," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika