REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki masa akhir jabatannya, SBY diingatkan terkait sejumlah masalah konflik agraria yang banyak belum terselesaikan.
Komnas HAM, bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan sedikitnya ada 1.391 konflik agraria di seluruh Nusantara yang muncul dan tetap meletus di era kepemimpinan SBY.
“Trennya justru setiap tahun meningkat, semua itu terjadi dengan melibatkan lahan seluas 5 juta hektare,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (9/9).
Dianto mengatakan, konflik agraria di sejumlah tempat di wilayah Indonesia ini bukan tanpa masalah.
Dari ragam kejadian, konflik-konflik yang biasanya melibatkan perusahaan pengelola lahan dengan warga setempat selalu diwarnai dengan kekerasan.
Akibatnya, tak sedikit nyawa masyarakat yang terlibat bentrok harus terluka dan bahkan tewas.
Ironisnya, mereka kerap kali menerima perlakuan kasar dan penuh intimidasi itu dari aparat keamanan yang berjaga di area konflik. Meskipun tak jarang pertikaian juga terjadi antar sesama warga yang berebut lahan.
“Ini harus jadi perhatian, khususnya untuk pemerintahan ke depan bahwa 10 tahun pemerintahan era SBY konflik agrarian belum terselesaikan,” ujarnya.