REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak buru-buru disahkan. PDIP pun menuding ada muatan politis dibalik desakan pengesahan RUU tersebut.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arief Wibowo mengatakan ada muatan politis besar dibalik keinginan mensahkan RUU Pilkada. Menurutnya fraksi-fraksi yang ingin RUU Pilkada segera disahkan adalah mereka yang tidak terima dengan hasil pemilihan presiden 2014.

"Ada kepentingan politik pragmatis luar biasa. Ini dampak politik dari Pilpres," katanya.

Kolega Arief di Badan Legislasi, Hendrawan Supratikno juga menilai rencana pengesahan RUU Pilkada sangat politis. Sebab menurutnya masih banyak RUU lain di proglegnas yang belum terselesaikan.

"Ada beberapa yang sedang ngebut diselesaikan, diantaranya RUU Advokat, RUU Tabungan Perumahan Rakyat, juga RUU Pilkada. RUU Pilkada yang bernuansa politik tentu saja akan berusaha diselesaikan," kata Hendrawan.

‎Sebelumnya Ketua Panja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja mengatakaan pihaknya akan segera mensahkan RUU Pilkada pada bulan September.

Ikuti Whatsapp Channel Republika