REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Presiden terpilih Joko Widodo diminta selektif dalam menentukan siapa saja nama yang akan dijadikan pembantunya dalam mengurusi pemerintahan lima tahun kedepan.

Jokowi juga mesti memperhatikan betul masukan-masuk yang sudah diterimanya dari lembaga dan unsur masyarakat lain yang peduli pada pemerintahan bersih, transparan dan memiliki komitmen tinggi pada pemberantasan korupsi.

Hal demikian disampaikan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, saat Republika menghubunginya Sabtu (6/9).

"Sebagai partisipasi masyarakat usulan kita harus menjadi pertimbangan," katanya.

Ade mengaku, ICW sudah menyusun list nama-nama yang tidak perlu lagi jadi bahan pertimbangan Jokowi-JK untuk dijadikan menteri. Meski belum merinci nama, namun Ade menyampaikan beberap kriteria.

"Misalnya mereka bukan tersangka korupsi, terpidana dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk," katanya.

Ada berkata, sebagai partisipasi publik untuk mendukung pemerintahan yang bersih, ICW sedang menyusun list siapa saja nama-nama yang tidak boleh lagi dipertimbangkan menjadi menteri. Agar kedepannya di era pemerintahan Jokowi-JK tidak ada lagi menteri aktif yang menjadi tersangka korupsi.

"Semuanya masih kita susun. Sebagi masukan saja, jadi yang harus dipilih itu menteri yang punya rekam jejak bagus dan bukan tersangka atau terpidana korupsi."

Ikuti Whatsapp Channel Republika