REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluruskan makna masa transisi antara pemerintahannya dan pemerintahan Jokowi-JK. Ia menilai belum ada kesamaan persepsi dengan tim transisi.
"Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk penjelasan untuk membantu presiden terpilih beserta tim agar beliau pada saatnya nanti siap untuk menjalankan tugas sebagai Presiden kita yang baru. Hal ini saya pandang perlu karena pengertiannya belum sama, antara sebagian anggota tiim Pak Jokowi," katanya, Jumat (5/9).
Ia mengatakan kerap mendapatkan pertanyaan dari para menteri atau pejabat pemerintahan yang lain, menyangkut apa yang mesti dilakukan.
Ditegaskannya, pemerintahan yang berjalan saat ini masih menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, keliru jika tim transisi ataupun pemerintahan mendatang mengulik dan menyatakan ketidaktepatan atas kebijakan pemerintahan saat ini. Apalagi sampai harus merencanakan kebijakan pemerintahan secara bersama-sama.
"Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil pemilu 2009. Jadi kalau cara pandang atau mind setnya kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama, saya katakan keliru," katanya.
Ia pun meminta agar masa transisi yang menjadi tradisi baru hasil usulnya itu tak dimaknai berbeda oleh tim transisi ataupun presiden terpilih.
Jadi sampai pada tanggal 20 Oktober 2014 segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, masih menjadi tanggung jawab presiden SBY. Lewat tanggal tersebut, tanggung jawab dan tugas kenegaraan beralih ke Jokowi-JK.
"Ini perlu agar jangan sampai nanti transisi yang dimaksud, komunikasi konsultasi yang berlangsung diantara kita dengan timnya Pak Jokowi dimaknai seperti itu (pemerintahan bersama). Misalnya, kebijakannya kok begini, tidak tepat. Harusnya begini. Tidak. Karena yang bertanggungjawab saya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika