REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) menilai ongkos pemilu akan semakin membengkak kalau pelaksanaan pilkada diambil alih DPRD.
Meski pengeluaran anggaran pemerintah cenderung berkurang, namun calon kepala daerah yang maju justru terbebani biaya pribadi.
"Kalau pilkada serentak memang bisa kurangi ongkos pemilu. Saya setuju itu. Pilkada bisa murah, tapi kalau secara tidak langsung, saya khawatir terjadi tender, calonnya harus bayar mahal," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta, Jumat (5/9).
Menurut dia, ada efek positif dan negatif dari RUU Pilkada yang tengah dibahas DPR saat ini. Namun, dampak yang ia takutkan adalah dugaan kasus korupsi di kalangan kepala daerah semakin marak.
JK menyatakan, rancangan peraturan ini harus dipikirkan secara bijak, bukan situasional. Alasan fraksi DPR menyetujui pilkada secara tidak langsung jangan karena dominannya koalisi Merah Putih di parlemen sehingga mereka bisa menguasai suara.
Sebab, ia yakin, peta politik dalam tig bulan ke depan akan berubah. Artinya, banyak parpol yang beralih ke pemerintahan Jokowi-JK.
"Aturan di RUU itu jangan berdasarkan sikap situasional karena Koalisi Merah Putih mayoritas. Nanti konfigurasi parpol akan berubah tiga bulan lagi," ujar dia
Menurut dia, mahalnya biaya yang dibebankan kepada pasangan calon harus dipertimbangkan. Kepala daerah terpilih akan berpikir untuk balik modal saat menjabat di pemerintahan. Karenanya, ia setuju pilkada diselenggarakan serentak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika