REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak saran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam agar komunikasi peralihan pemerintahan dilakukan presiden dan wakil presiden terpilih.
Ia merasa tak perlu lagi ada komunikasi peralihan pemerintahan antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan mendatang. Apalagi jika melibatkan presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, jika Jokowi dan dirinya langsung terjun dan melakukan koordinasi, maka itu bukan proses yang diinginkan dan bukan lagi proses transisi.
“Kalau saya yang maju, itu namanya bukan transisi. Saya lebih hapal jalannya pemerintahan dari mereka sekarang. Saya tak perlu transisi, tinggal jalankan saja. Itulah maksud dibentuknya tim, agar bukan kami yang langsung berkordinasi,” ujar dia, Jumat (5/9).
Sebelumnya Dipo menerbitkan surat edaran yang berisi larangan kementerian menerima kedatangan tim transisi bentukan Jokowi-JK, apabila belum berkoordinasi dengan menko dan mensesneg. Keluarnya surat itu dilatarbelakangi sikap anggota tim yang bergerak di luar ketentuan pemerintah.
Sekretariat Kabinet pada, Rabu (3/9), merilis Surat Edaran Nomor: SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Periode 2014-2019. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden SBY dan Jokowi di Bali belum lama ini.
Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika