Jumat 05 Sep 2014 16:21 WIB

SBY Minta Kejelasan Komunikasi Pemerintah dan Tim Transisi Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo bersama Kepala Staf Kantor Transisi Rini M Soemarno dan 4 deputi kantor transisi Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faisal seusai meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin
Foto: Yasin Habibi/Republika
Presiden terpilih Joko Widodo bersama Kepala Staf Kantor Transisi Rini M Soemarno dan 4 deputi kantor transisi Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faisal seusai meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan komunikasi dan konsultasi antara Pemerintah dan Tim Transisi Presiden Terpilih Joko Widodo diperjelas, sehingga tidak terjadi kebingungan di antara pejabat pemerintahan saat ini.

"Hal ini kupandang perlu karena pengertiannya belum sama, dengan anaggoat tim Pak Jokowi, sehingga saya kerap mendapatkan pertanyaan dari para menteri dan pejabat pemerintahan yang lain menyangkut apa yang mesti dilakukan," kata SBY, saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantornya, Jakarta, Jumat.

Presiden secara khusus mengangendakan hal itu menjadi isu yang dibahas dalam dalam sidang kabinet paripurna siang itu. Presiden dalam kesempatan itu, di dampingi Wakil Presiden Boediono dan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menteri ESDM Jero Wacik tidak hadir dalam rapat tersebut, meski sempat terlihat papan namanya di salah satu meja kabinet sebelum diambil petugas. Pada kesempatan itu, SBY menunjuk tiga menteri koordinator dan menteri sekretaris negara guna mengatur komunikasi dan konsultasi, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Selain itu, dirinya dan Wakil Presiden Boediono juga dapat melakukan supervisi transisi tersebut. Presiden juga meminta agar Jokowi memberikan nama-nama tim yang akan berhubungan dengan pemerintah, sehingga lebih tertib dan jelas dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi.

Sehingga konsultasi dan komunikasi berlangsung secara teroganisir dan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Ia juga mengingatkan, sesuai konstitusi UUD 1945, saat ini masih merupakan pemerintahan SBY-Boediono yang berada di bawah tanggung jawabnya, hingga presiden terpilih disumpah pada 20 Oktober 2014 nanti.

"Saya ingin luruskan anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah pemerintahan bersama itu tidak ada. Pemerintah sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil pilpres 2009," tuturnya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar dalam komunikasi dan konsultasi bukanlah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang telah dilakukan, namun untuk memaparkan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerinath dan kebijakan yang telah dibuatnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement