REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sisa waktu pemerintahan hingga 20 Oktober 2014, hendaknya tidak dimaknai sebagai pemerintahan bersama dengan presiden terpilih, Joko Widodo. Menurut SBY, pemerintahan beserta Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II merupakan hasil Pemilihan Umum Presiden 2009.
"Jadi, sampai 20 Oktober, segala hal yang menyangkut pemerintahan kita, saya yang tanggung jawab," ujar Presiden dalam sidang kabinet paripurna, Jumat (5/9).
SBY menjelaskan, setelah presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan 20 Oktober 2014, maka berakhir pula tugas maupun wewenangnya sebagai presiden. Sejak itu pula, pemerintahan pun beralih ke presiden terpilih, Joko Widodo.
"Ini perlu agar transisi yang dimaksud dimaknai begitu," kata SBY.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengaku mendapat laporan dari sejumlah menteri. Isinya berupa permintaan dari Tim Transisi Jokowi-JK untuk membahas sejumlah aspek.
"Saya bilang, kalau membahas yang masih menjadi tanggung jawab saya, itu tidak tepat," ujar SBY.
Menurut Presiden, pembicaraan terkait transisi dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disepakati pascapertemuan dengan Jokowi di Bali. Misalnya, Tim Transisi Jokowi-JK ingin membicarakan masalah ekonomi, dapat menemui menko perekonomian. Setelah itu, menko akan menunjuk menteri-menteri terkait sesuai bidangnya.
"Dan bagi para menteri yang sudah berkomunikasi tolong dilaporkan apa yang telah dibicarakan supaya pada tingkat saya pun dan wapres mengetahui. Tujuannya sekali lagi, membantu presiden terpilih siap untuk mengemban tugas," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika