REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muktamar PKB merekomendasikan pembentukan Kementerian Percepatan Pembangunan Papua.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah digelontorkan ke Papua sudah mencapai sekitar Rp 8 triliun, namun hasil pembangunannya hingga saat ini tak terlalu berdampak signifikan.

Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar, menjelaskan, anggaran Rp 8 triliun itu sudah jauh di atas beberapa kementerian lain,seperti Kementerian Koperasi dan UKM yang anggarannya Rp 800 miliar.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) anggarannya Rp 1,2 trilun.

Kemensos, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang anggarannya juga di bawah Rp 2 triliun.

Bahkan Kemanekertrans beranggaran Rp 4,7 triliun, dan Kemenpera beranggaran Rp 7,2 triliun. "Masih jauh di bawah Dana Otsus," jelas Marwan, di Jakarta, Rabu (4/9).

”Jadi bagi PKB wajar saja dibentuk kementerian itu, lah’ wong anggarannya Rp 8 triliun kok. Artinya, pembangunan Papua dengan anggaran sebesar itu bisa lebih maksimal dikelola, bisa lebih fokus, dan terawasi cermat,” terang Marwan yang juga Ketua DPP PKB ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika