REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berharap pemerintah mendatang membatalkan rencana menghapus minyak goreng curah dan menggantikannya dengan minyak goreng kemasan pada 2015.
"Kebijakan ini harus ditolak karena tidak pro rakyat, terutama rakyat level bawah," kata pengurus YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers tertulis, Rabu (3/9). Dia menilai, kebijakan itu lebih mementingkan pengusaha minyak goreng daripada kepentingan rakyat.
"Bagi masyarakat yang berkemampuan ekonomi lebih, silakan memilih minyak goreng kemasan. Bagi masyarakat yang kehidupan ekonominya pas-pasan, masih bisa membeli yang curah," katanya.
Alasan pemerintah yang menghapus minyak goreng curah karena dianggap tidak higienis menurut dia kurang tepat. "Kalau diprosesnya higienis, minyak goreng curah, ya aman-aman saja," katanya.
Selain itu, menurut dia, plastik curah lebih pro lingkungan daripada plastik kemasan. Dia menilai, limbah hasil dari proses pembuatan minyak goreng kemasan juga lebih 'berbahaya' dibanding minyak goreng curah.
Karena itu dia berharap presiden dan wakil presiden terpilih yakni Jokowi - JK bisa meninjau ulang rencana tersebut.
Sementara itu, Pengamat Sosial dari Universitas Nasional, Dr. Aris Munandar menilai kebijakan menghapus minyak goreng curah, berdampak sosial bagi masyarakat di level bawah. "Di tengah rencana kenaikan harga BBM, TDL, dan LPJ, jelas rencana ini berdampak luas," katanya.
Karenanya, tambah dia, pemerintah harus bisa mengantisipasinya bagaimana kesinambungan ekonomi masyarakat miskin ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
